Home / Daerah / Nasional / News

Rabu, 30 Maret 2022 - 12:24 WIB

Kunjungan ke Aceh, Tim Biro Hukerma Lakukan Sosialisasi Penataan Kerja Sama Dalam Negeri di Tiga Satker

REDAKSI - Penulis Berita

Aceh – Tim Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama (Hukerma) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan sosialisasi Penataan Kerja Sama Dalam Negeri pada hari Selasa (29/3/2022).

Kegiatan ini dilaksanakan di tiga satuan kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh yaitu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Lapas Kelas IIA Banda Aceh, dan LPKA Kelas II Banda Aceh. Adapun Tim Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama terdiri dari Youngest Non Itah, Yusuf Romli, Dodi, dan Luthfi.

Pada kesempatan itu, Non Itah menjelaskan Permenkumham No 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan tersebut, Non Itah menyebutkan pada pasal dua dimana kerjasama dalam negeri terdiri atas Kerja Sama Utama (Nota Kesepahaman) dan Kerja Sama Teknis (Perjanjian Kerja Sama).

Baca Juga :  Peringati Maulid, Rumoh Tahfidz Dar El Ilmi Abdya Gelar Perlombaan Diantaranya Tahfidz Quran Juz 29 dan 30

“Kerja Sama Utama dapat dilaksanakan oleh Menteri dan Kepala Kantor Wilayah. Sedangkan Kerja Sama Teknis dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Utama dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis,” jelas Non Itah.

Sementara itu, Yusuf Romli menerangkan dimana rencana kerja sama paling sedikit memuat urgensi dilaksanakannya kerja sama, bentuk kerja sama yang dilakukan, pokok kerja sama, dan jangka waktu pelaksanaan kerja sama.

Baca Juga :  Almuniza Temui Konsul Jenderal Malaysia dan Kadisbudpar Sumut di Medan, Ini Hasilnya

Menurutnya, seluruh pelaksanaan kerja sama akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan secara berkala oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama.

“Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal,” tambahnya.

Terakhir, Yusuf juga mengatakan bahwa dalam rangka efektivitas penggunaan anggaran, penandatanganan kerja sama utama dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Namun dalam hal keadaan mendesak penandatanganan dapat dilakukan diluar ketentuan.(kha)

Share :

Baca Juga

Daerah

Di Biak Numfor Papua, Wapres Resmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu

Daerah

18 Film Karya Sineas Aceh Diputar saat Peringatan 18 Tahun Tsunami

Daerah

Malam Ini 15 Desainer Lokal Aceh Unjuk Kreativitas di Ajang Muslim Fashion Week

Nasional

BPKK DPP PKS Bertemu KPPG Golkar, Bahas Isu Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga

Daerah

Ratusan Pengungsi Rohingya Diberi Perawatan Medis

Nasional

Anne Sulistijadewi Ketum Laskar Bumi Pertiwi – LBP, Fokus Menangkan Pasangan Ganjar – Mahfud

Daerah

Kondisi Ekonomi Aceh Memperihatinkan, Minta Kepeduliaan Pemerintah Pusat

Daerah

Kejati Aceh Tetapkan Hazel Nabil Aqqila dan Nur Syafiqa Jadi Duta Pelajar Sadar Hukum Aceh 2022