Home / Nasional / Pemerintah Aceh

Selasa, 7 November 2023 - 13:41 WIB

Pemerintah Aceh Raih Penghargaan Anugerah Pengadaan 2023

REDAKSI - Penulis Berita

Kepala Biro ULP Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri SSTP MSi, saat menerima Anugerah Pengadaan 2023 dalam Rakornas PBJ Pemerintah tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Kepala Biro ULP Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri SSTP MSi, saat menerima Anugerah Pengadaan 2023 dalam Rakornas PBJ Pemerintah tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Jakarta – Pemerintah Aceh meraih penghargaan Anugerah Pengadaan 2023, dalam kategori Pemerintah Provinsi dengan presentase nilai transaksi UMK terbesar.

 

Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diterima oleh Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri SSTP MSi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah tahun 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki saat membuka Rakornas tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada LKPP yang terus menerus, dan sistematis memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pengembangan industri dalam negeri, khususnya UMKM.

 

“LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang sangat signifikan,” katanya.

 

Ia mengajak semua pihak, untuk memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan dan adil bagi semua. “Maka, Forum ini adalah tempat untuk berkolaborasi dalam sektor pengadaan kita,” sebutnya.

 

Kementerian Koperasi dan UKM tambahnya, akan terus berkomitmen mendukung transaksi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus kepada pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan, memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan pendampingan bersertifikasi, meningkatkan kapasitas produksi UMKM.

 

“Intinya kami ingin produk UMKM itu dibeli, dan kualitasnya juga ditingkatkan. Agar lebih sejalan pengadaan barang dan jasa dapat dipenuhi oleh UMKM. Maka kementerian dan lembaga perlu melakukan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Baca Juga :  PWI dan IJTI Gandeng MER-C Indonesia Buka Donasi untuk Palestina di Arena PKA

Share :

Baca Juga

Daerah

Hingga Juli, Bank Aceh Salurkan Dana PEN Sebesar Rp 1,9 Triliun

Pemerintah Aceh

BPPA Bantu Pulangkan Keluarga Kurang Mampu asal Banda Aceh 

Internasional

Nelayan Indonesia yang Ditangkap Otoritas Malaysia Dipulangkan

Nasional

Sekda Aceh Kalungkan Medali Perak kepada Tim Sepak Bola Aceh di PON Papua

Nasional

Pesawat Susi Air PK-BVM Kecelakaan, Kru dan Penumpang Selama

Nasional

Soal Aplikasi Mobile Error, Ini Penjelasan Lengkap BSI

Pemerintah Aceh

Tahun 2024, Aceh Ditetapkan Sebagai Tuan Rumah Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Se-Indonesia

Pemerintah Aceh

Anugrah Adinata Syariah 2023, Pemerintah Aceh Sukses Raih Peringkat Pertama Katagori Keuangan Syariah