Home / Nasional

Senin, 8 Juli 2024 - 13:21 WIB

Bey Machmudin Saksikan Penyampaian LHP LKPP 2023 dari BPK ke Presiden RI

REDAKSI - Penulis Berita

Jakarta, – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyaksikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.

Dengan tema ‘Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045’, penyampaian LHP dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menerima LHP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Isma Yatun.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menghaturkan rasa terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ujar Joko Widodo.

Kepala Negara menekankan predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, namun merupakan kewajiban semua penyelenggara pemerintahan untuk menggunakan APBN maupun APBD dengan sebaik- baiknya.

“Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ucap Jokowi.

Baca Juga :  Tabur Bunga di TMP Kalibata Jadi Momentum Penghormatan dan Refleksi Pemasyarakatan

“Jadi ini kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkannya secara baik pula,” tambahnya.

Dalam beberapa tahun ini, sambung Jokowi, geopolitik bergejolak, perang dagang yang semakin memanas, dan perubahan iklim yang semakin nyata terlihat, pertumbuhan ekonomi global juga melambat, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.

Namun patut disyukuri katanya, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, seperti di kuartal pertama 2024 tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga.

Menurutnya, ini karena Bank Indonesia dan kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi dan menjelang pilkada. “Ini adalah modal dasar dalam membangun negara ini,” ucapnya.

“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang yang sekecil apapun,” cetusnya.

Jokowi mengakui hingga saat ini regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan, prosedur birokrasi rumit juga masih dipraktikkan di lapangan baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun di daerah. “Hal seperti ini, prosedur birokrasi rumit masih ada praktek di lapangan,” katanya.

Baca Juga :  Mulai 19 Januari 2022, Harga Minyak Goreng Rp14.000 per Liter

Jokowi berujar bahwa reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan sejalan dengan sinkronisasi regulasi, dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Ketua BPK RI Isma Yatun berujar bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial di pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara- negara lain.

“Sebagai salah satu pilar utama dalam _acountability change_ BPK memliki tugas dan posisi yang sangat strategis, menjadi salah satu lembaga yang memliki tugas menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ucap Isma.

“Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi sesuai dengan amanat Konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah,” tambahnya.

Maka dukungan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah perlu didorong secara multi- stakeholders dengan langkah kolaboratif, yang mana setiap jajaran di pemerintahan harus berkomitmen menguatkan fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata keuangan negara.**

Sumber: HUMAS JABAR

Editor: Dedi

Share :

Baca Juga

Nasional

Hari Bhayangkara ke-78, Panglima TNI: Semoga Polri Terus Memberikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

Nasional

Presiden RI Terima Kunjungan PM Timor Leste di Istana Bogor

Nasional

Salim Segaf dan Ryamizard Sepakat : Mengelola Negara dengan Hati

Nasional

Kontroversi IDI Pecat dr. Terawan, SKPPHI: Benarkah IDI Hanya Tegakkan Kode Etik?

Nasional

Sekjen Kemenkumham Dorong Sekretaris Unit Utama, Kakanwil, dan Kadivmin Bangun Citra Positif

Nasional

Hari Ini RUU TPKS akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

Nasional

Kasmawati S Sohoda Sosok Wanita Mandiri Dan Juga Memiliki Jiwa Petarung

Nasional

PT. Arwana Citramulia Tbk Dukung Program Binter TNI AD dan Beasiswa Prajurit